Little Known Facts About agus joko.
Little Known Facts About agus joko.
Blog Article
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Throughout his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation with the SDGs.
paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama 10 terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya.
In the event the finance, general performance, as well as other certain purpose audits are integrated, the BPK can challenge fraud risks or the procedure crossing the standard while in the around upcoming, he expounded.
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
But Agus appeared to get no really serious pushback after he claimed he would keep the military out of politics.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
menetapkan jenis dokumen, details, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
IDI produces Global General public Products on various subjects suitable on the operate of SAIs. These publications stick to a stringent protocol of quality assurance and they are freely accessible to all.
Ia mengungkapkan, ini bukan kali pertama dirinya menghadapi situasi seperti ini, karena sebelumnya ia sudah beberapa kali menyampaikan ide dan gagasan di hadapan pasangan calon lain, termasuk saat mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat.
“The PDI-P here authorised Agus's nomination as he experienced vowed to keep the TNI neutral,“ Tubagus said, noting that buying a sole nominee was Jokowi’s prerogative and that his nomination of Agus was in step with the prevailing regulations.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.